22/01/2025
Pasardana.id - Komisi V DPR menolak kebijakan potongan aplikasi 30 persen untuk driver ojek online (Ojol).
Selain tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Perhubungan, Anggota Komisi V DPR RI Syafiuddin Asmoro menilai, potongan tersebut akan memberatkan para mitra pengemudi.
Syafiuddin mengatakan, potongan aplikasi untuk mitra pengemudi sudah sangat jelas diatur dalam Keputusan Menteri Perubahan Nomor KP 1001 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 667 Tahun 2022 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat yang dilakukan dengan Aplikasi.
Dalam diktum kedelapan Keputusan Menteri Perhubungan disebutkan, bahwa perusahaan aplikasi menerapkan biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan/atau perusahaan aplikasi dapat menerapkan biaya penunjang, berupa biaya dukungan kesejahteraan mitra pengemudi paling tinggi 5 persen.
“Jika ditotal, maka besaran potongan aplikasi sebesar 20 persen. Itu angka paling tinggi. Jadi, tidak boleh melebihi 20 persen,” ujar Syafiuddin kepada wartawan, Jakarta, Senin (20/1).
Karena itu, dirinya menolak keras jika perusahaan aplikasi atau aplikator menerapkan potongan aplikasi sebesar 30 persen bagi mitra pengemudi, karena hal itu jelas melanggar peraturan yang ditelah ditetapkan.
“Kami meminta perusahaan aplikasi mentaati aturan yang ada. Jangan membuat kebijakan yang menyalahi aturan, karena hal itu akan melanggar aturan dan merusak tatatan,” tegas dia.
Tak hanya soal potongan aplikasi 30 persen, Syafiuddin juga menerangkan, bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan itu juga disebutkan bahwa jika perusahaan aplikasi melanggar penerapan biaya jasa, biaya tidak langsung, dan biaya penunjang kepada mitra, maka Kementerian Perhubungan bisa menerbitkan rekomendasi pemberian sanksi kepada perusahaan aplikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk itu, legislator asal Dapil Jawa Timur XI itu menambahkan, perusahaan aplikasi tidak bisa seenaknya menerapkan aturan pemotongan aplikasi, karena semuanya sudah diatur.
Jika mereka melanggar, maka mereka akan dijatuhi sanksi.
Dia juga tak segan akan mendorong Komisi V untuk memanggil Gojek dan Grab sebagai aplikator ojol untuk menelisik persoalan ini.
“Jika mereka ngotot menerapkan potongan 30 persen, kami akan panggil perusahaan aplikasi (Gojek dan Grab). Mereka (perusahaan aplikasi) tidak boleh main-main soal ini, karena itu jelas memberatkan, merugikan, dan menyengsarakan driver ojol,” tegasnya lagi.
Lebih lanjut, dirinya juga meminta pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap persoalan itu, karena potongan aplikasi ini sangat berkaitan dengan kesejahteraan driver ojol.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) harus duduk bersama menyelesaikan masalah tersebut.
“Pemerintah tidak boleh saling lempar dalam masalah ini. Kementerian Perhubungan dan Komdigi harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikasi,” tutur dia.
Komisi V DPR menolak kebijakan potongan aplikasi 30 persen untuk driver ojek online (Ojol).
