16/06/2026
Dari Aktivis Kesejahteraan ke "CEO MBG": Ketika Kritik Berganti Kesibukan Mengelola Program
Di masa lalu, Melky Jakhin Pangemanan (MJP) dikenal sebagai salah satu figur yang cukup vokal berbicara soal kesejahteraan masyarakat, kemiskinan, hingga ketimpangan sosial. Namun kini, publik mulai melihat perubahan peran yang cukup mencolok. Dari sosok yang lantang mengkritik kebijakan dan memperjuangkan kepentingan rakyat, ia justru lebih dikenal sebagai "CEO MBG Sulut" yang mengurusi jaringan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Perubahan itu tentu bukan sesuatu yang salah. Aktivis boleh masuk ke dalam sistem dan ikut menjalankan program pemerintah. Namun yang menjadi pertanyaan adalah: apakah suara kritis terhadap persoalan rakyat masih terdengar ketika seseorang sudah berada di lingkaran pengelolaan program yang bernilai miliaran rupiah?
Belakangan, nama MJP menjadi sorotan setelah muncul desakan kepada Kejaksaan Agung untuk menelusuri dugaan keterlibatannya dalam pengelolaan sedikitnya 11 dapur MBG di Sulawesi Utara. Sejumlah pihak mempertanyakan dugaan adanya pola koordinasi terpusat dalam pengelolaan dapur-dapur tersebut, meski hingga saat ini tuduhan tersebut masih berupa dugaan dan belum terbukti secara hukum.
Yang menarik bukan hanya soal dugaan tersebut, melainkan perubahan posisi politik dan sosial yang menyertainya. Dulu berbicara atas nama rakyat, kini sibuk mengelola program untuk rakyat. Dulu mengawasi kekuasaan, sekarang menjadi bagian dari ekosistem yang perlu diawasi.
Dalam demokrasi, publik berhak bertanya: apakah semangat memperjuangkan kesejahteraan masyarakat masih menjadi prioritas utama, atau telah bergeser menjadi fokus pada pengelolaan proyek dan jaringan program pemerintah?
MBG memang program yang mulia. Namun program yang baik tetap membutuhkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Justru ketika seorang tokoh yang dahulu dikenal vokal membela rakyat kini berada di pusat pengelolaan program, standar pengawasan publik harus semakin tinggi, bukan semakin longgar.
Karena pada akhirnya, rakyat tidak hanya menilai siapa yang paling keras berteriak tentang kesejahteraan. Rakyat juga menilai siapa yang tetap konsisten ketika berada di posisi yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan anggaran.
Pertanyaannya sederhana: apakah suara perjuangan itu masih sama kerasnya ketika mikrofon kritik telah berganti menjadi meja pengelolaan program?
