Bireuen Terkini

03/04/2026

Pernah tersandung sanksi. Pernah dinonjobkan. Namun hari ini, sosok yang sama justru kembali dilantik, duduk manis di kursi kekuasaan—seolah tak pernah terjadi apa-apa.

Inilah potret buram birokrasi kita: hukuman tak lagi menjadi pelajaran, melainkan sekadar jeda sebelum kembali berkuasa. Publik pun dibuat bertanya—apa sebenarnya makna sanksi, jika pada akhirnya bisa dihapus oleh keputusan politik?

Lebih ironis lagi, pelantikan itu dilakukan oleh pemimpin baru yang seharusnya membawa semangat perubahan. Alih-alih menghadirkan wajah-wajah bersih dan berintegritas, yang muncul justru nama lama dengan catatan kelam.

Apakah ini bentuk kompromi? Balas jasa? Atau sekadar bukti bahwa sistem kita masih lemah terhadap praktik kedekatan dan kepentingan?

Yang jelas, kepercayaan publik kembali dipertaruhkan. Ketika pejabat bermasalah diberi panggung kedua, pesan yang sampai ke masyarakat sangat berbahaya: bahwa kesalahan bukan akhir, selama masih punya koneksi dan kekuasaan.

Jika ini terus dibiarkan, jangan salahkan rakyat ketika mereka mulai kehilangan harapan. Karena yang mereka lihat bukan lagi keadilan—melainkan lingkaran kekuasaan yang terus berputar di orang-orang yang sama.

18/03/2026

Di bawah rimbunnya pohon durian di Samalanga, tersembunyi sebuah tragedi yang tak hanya menyayat—tapi menghancurkan nurani.

SN, bocah perempuan 8 tahun… usia di mana dunia seharusnya dipenuhi tawa dan permainan, justru dipaksa mengenal rasa takut yang tak seharusnya ia tahu.

Pagi itu, akhir Desember 2025, sekitar pukul 09.00 WIB—SN bermain di simpang desa bersama teman-temannya. Tawa mereka pecah, polos… tanpa curiga bahwa bahaya sedang mendekat.

Seorang pria berinisial MY datang dengan sepeda motor. Bukan untuk melindungi, tapi mengintai.

Dengan iming-iming uang Rp5.000 dan durian, ia mencoba merayu. Tapi SN menolak.

"Haek lon harus peugah bak mak dile…"
(Saya tidak mau, saya harus bilang ke ibu saya dulu.)

Penolakan polos seorang anak… yang seharusnya dihormati.
Namun bagi pelaku, itu tak berarti apa-apa.

Tubuh kecil itu ditarik paksa.
Diseret menjauh dari jalan desa… menjauh dari keselamatan… menuju sebuah gubuk sunyi di tengah kebun durian.

Di tempat sepi itu, SN melawan.
Ia menangis. Ia memohon. Ia ketakutan.

Tapi dunia tak berpihak pada anak sekecil itu.
Dan kejahatan pun terjadi.

Setelahnya, SN dip**angkan.
Bukan dengan penyesalan.
Bukan dengan tanggung jawab.

Hanya dengan Rp5.000 dan satu buah durian—seolah harga luka, harga trauma, harga masa kecil… bisa dibayar semurah itu.

Padahal yang direnggut bukan sekadar hari itu.
Tapi masa depan.

Kini, SN hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
Ia kesakitan saat buang air kecil.
Ia sulit tidur di malam hari.
Ia dihantui kejadian di kebun durian itu—berulang, tanpa henti.

Ini bukan sekadar luka fisik.
Ini luka yang tertanam dalam jiwa.

Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengecam keras. Bahkan, ada dugaan korban lain yang juga masih anak-anak.

Artinya… ini bukan kebetulan.
Ini ancaman.

Keluarga SN akhirnya melapor ke Polres Bireuen pada 2 Maret 2026.
Langkah berani—di tengah rasa sakit yang belum reda.

Kini publik menunggu.
Bukan sekadar proses hukum… tapi keberanian negara untuk berdiri di sisi korban.

Karena jika pelaku seperti ini dibiarkan…
maka yang terancam bukan hanya satu anak.

Tapi semua anak.

SN mungkin belum paham arti keadilan.
Tapi ia tahu satu hal: ia disakiti.

Dan hari ini, keadilan bukan lagi pilihan.
Ia adalah keharusan.

05/03/2026

Dengan telah ada ketetapan besarannya, maka zakat fitrah sudah dapat dibayar di meunasah-meunasah, masjid, dan surau-surau di tempat tinggal

05/03/2026

Tim Dinas Peternakan Aceh bersama Disnak Bireuen turun ke Kecamatan Juli untuk melakukan vaksinasi rabies pada puluhan anjing peliharaan.

05/03/2026

Kasatgaswil PRR Aceh Safrizal ZA menyerahkan bantuan peralatan dapur kepada masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Bireuen, Aceh. Kepala Satuan...

13/02/2026

Nenek 73 Tahun Ini Tak Punya Apa-apa Lagi, Bahkan Halamannya Kini Jadi Sungai!

05/01/2026

Banjir Bireuen: Saat Pencitraan Mengalahkan Kepemimpinan

Banjir yang melanda sejumlah gampong di Kabupaten Bireuen sejak akhir November 2025 telah membuka satu fakta pahit: ketika rakyat bergelut dengan lumpur dan kerugian, pemerintah daerah justru dinilai absen dari kerja nyata.

Kritik keras Safrizal, tokoh masyarakat Gampong Cot Me, bukanlah teriakan kosong, melainkan jeritan warga yang merasa dibiarkan menghadapi bencana sendirian.

Hingga awal Januari 2026, warga di Cot Me, Pulo Nga, dan Babah Suak masih menunggu bantuan yang layak.

Lebih ironis lagi, sejak banjir menerjang pada 26 November, tidak satu pun alat berat diturunkan untuk membersihkan jalan dan rumah warga.

Padahal wilayah tersebut berada di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Peusangan bagian timur yang selama ini dikenal rawan banjir dan semestinya menjadi prioritas utama penanganan.

Bencana tidak butuh rapat panjang, spanduk, atau kunjungan singkat penuh kamera. Ia menuntut kehadiran nyata, keputusan cepat, dan tindakan konkret.

Ketika pejabat lebih sering tampil di media sosial daripada di lokasi terdampak, maka yang lahir bukan kepemimpinan, melainkan sekadar pertunjukan kekuasaan.

Pola penanganan bencana yang bersifat seremonial, sebagaimana dikritik Safrizal, menunjukkan kegagalan memahami situasi darurat.

Kehadiran pejabat di lokasi bencana seharusnya membawa dampak langsung: bantuan tiba lebih cepat, pendataan korban jelas, dan pemulihan berjalan terarah.

Jika yang terjadi hanya datang, bersalaman, berfoto, lalu pergi, maka itu bukan kepemimpinan, melainkan pencitraan murahan di atas penderitaan rakyat.

Dalam krisis, pemimpin diuji bukan oleh pidato, melainkan oleh keberpihakan.

Rakyat tidak membutuhkan pejabat yang mondar-mandir dengan rombongan, tetapi pemimpin yang turun ke lumpur, memerintah dengan tegas, dan bertanggung jawab penuh atas keselamatan warganya.

Masyarakat Bireuen bukanlah objek yang mudah lupa.

Mereka mencatat dengan cermat siapa yang hadir membawa solusi dan siapa yang hadir demi pop**aritas.

Setiap bencana meninggalkan jejak, bukan hanya pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga pada kepercayaan publik.

Banjir ini seharusnya menjadi tamparan keras bagi Pemerintah Kabupaten Bireuen.

Evaluasi menyeluruh mutlak dilakukan, bukan hanya pada teknis penanganan bencana, tetapi juga pada orientasi kepemimpinan.

Sebab bencana bukan panggung politik, melainkan ujian nurani.

Dan dalam ujian itu, rakyat selalu menjadi hakim yang paling jujur, tanpa perlu kamera.

23/12/2025

Di tengah upaya pemerintah mengajak pengusaha dan masyarakat menjaga kelestarian Daerah Aliran Sungai (DAS), justru muncul pemandangan memprihatinkan di aliran Sungai Peusangan. Aktivitas pengambilan pasir yang diduga ilegal terlihat jelas di sekitar Jembatan Teupin Mane, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen.

Kegiatan tersebut terekam kamera drone pada Sabtu, 20 Desember 2025. Sumber di wilayah Juli membenarkan adanya aktivitas galian C ilegal di lokasi tersebut. Truk pengangkut pasir dilaporkan keluar masuk area sungai secara rutin.

“Kalau ditanya milik siapa, saya tidak tahu. Yang jelas aktivitas pengambilan pasir memang ada, dan mobil pengangkut pasir sering terlihat,” ujar sumber kepada Bithe.co.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Aceh, Ahmad Shalihin, mengecam keras aktivitas pengerukan pasir ilegal tersebut. Ia menilai kegiatan itu sangat berbahaya, terlebih Sungai Peusangan baru saja terdampak banjir bandang beberapa pekan lalu.

“Dampak banjir bandang yang menelan banyak korban belum pulih, jangan ditambah persoalan baru dengan pengerukan pasir di dekat jembatan. Ini bukan hanya aktivitas ilegal, tetapi juga berisiko besar terhadap keselamatan dan lingkungan,” ujar Ahmad Shalihin kepada Bithe.co, Senin (22/12/2025).

Menurutnya, pengerukan pasir di sempadan sungai dapat memperlebar alur sungai dan mengancam kestabilan struktur jembatan. Aktivitas tersebut bahkan dilakukan secara terbuka, dengan sejumlah truk beroperasi hanya sekitar 100 meter dari jembatan.

“Kami khawatir jika dibiarkan, kerusakan lingkungan akan semakin parah dan risiko kerusakan jembatan meningkat,” tegasnya.

Ahmad juga mendesak aparat penegak hukum untuk segera bertindak menghentikan aktivitas ilegal tersebut sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi masyarakat sekitar.

“Saya berharap penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara tegas, efektif, dan efisien demi menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan warga,” tutupnya.

Sumber: Bithe.co

10/12/2025

01/12/2025

Antrian warga yang ingin segera bisa menyeberang sungai di Kuta Blang

08/11/2025

Pasar hewan Gandapura

23/06/2025

Kesemrawutan Kota Bireuen belum juga Teratasi

Kabupaten Bireuen sebagai salah satu daerah yang berkembang pesat di Aceh, masih menghadapi persoalan klasik dalam penataan kota. Meski memiliki posisi strategis di jalur lintas nasional Banda Aceh-Medan, kondisi tata kota Bireuen hingga kini dinilai masih semrawut dan belum tertata rapi.

Sejumlah persoalan nyata terlihat di pusat kota, terutama di seputaran kawasan Simpang Empat, Terminal Lama, dan Pasar Induk Bireuen. Kemacetan lalu lintas, parkir liar, bangunan yang tidak sesuai peruntukan, serta kesemrawutan pedagang kaki lima menjadi pemandangan sehari-hari.

Kurangnya ruang terbuka hijau, trotoar yang tidak layak pakai, serta drainase yang buruk semakin menambah kompleksitas masalah kota. Saat hujan, genangan air mudah terjadi, karena saluran air banyak yang tersumbat atau tak berfungsi maksimal.

Selain itu, minimnya pengawasan terhadap pembangunan liar dan lemahnya penegakan aturan tata ruang membuat wajah kota Bireuen kian tak teratur. Banyak kawasan pemukiman yang bercampur dengan zona perdagangan, industri, dan fasilitas umum tanpa perencanaan matang.

Beberapa penyebab utama kondisi ini antara lain:

Kurangnya perencanaan tata ruang yang berpihak pada masa depan kota.

Lemahnya koordinasi antarinstansi terkait.

Minimnya penataan pedagang dan zona ekonomi.

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keteraturan kota.

Meski pemerintah kabupaten telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun implementasi di lapangan masih belum maksimal. Penataan kawasan perkotaan mestinya menjadi prioritas untuk menciptakan kota yang tertib, nyaman, dan layak huni.

Harapan dan Solusi
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Bireuen mengambil langkah serius untuk melakukan:

Penertiban pedagang kaki lima dan relokasi ke lokasi yang layak.

Rekayasa lalu lintas dan pembenahan jalan utama.

Pembangunan dan pemeliharaan trotoar dan fasilitas umum.

Penegakan aturan tata ruang yang tegas dan berkeadilan.

Mendorong partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam penataan kota.

Kota yang tertata rapi mencerminkan wajah pemerintahan dan masyarakat yang teratur p**a. Bireuen memiliki potensi besar untuk berkembang sebagai kota dagang dan jasa, namun butuh komitmen kuat dari pemerintah dan kesadaran warga untuk membenahi tata kotanya agar lebih baik ke depan.
By Joniful Bahri